Produk Halal Dapat Diakses Melalui Smartphone Tahun 2014

Halal di smartphone

Sudah seharusnya produk halal dapat diakses dengan mudah oleh Muslim Indonesia, dan akhirnya konsumen Muslim di Indonesia tidak perlu menunggu lama lagi karena mulai awal tahun 2014 layanan tersebut kan mudah diakses oleh seluruh umat muslim di indonesia melalui ponsel yang dimilikinya. hal ini seperti yang disampaikan oleh detik.com berikut ini:

Awal tahun depan, LPPOM MUI akan meluncurkan program aplikasi yang memudahkan masyarakat mendaparkan informasi soal produk bersertifikasi halal MUI. Rencananya, aplikasi ini akan diluncurkan bertepatan dengan hari jadi LPPOM MUI ke 25.

Hal tersebut diungkapkan Direktur LPPOM MUI, Ir. Lukmanul Hakim M.Si., pada acara buka puasa bersama keluarga besar LPPOM MUI. "Menggunakan program aplikasi ini, konsumen dapat mengetahui produk yang akan dibelinya halal atau tidak, dengan menggunakan telepon genggam," kata Lukmanul.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pihak LPPOM MUIpun akan bekerjasama dengan operator telepon seluler seluruh Indonesia. Diharapkan, konsumen bisa lebih yakin akan produk yang akan dibeli dan dikonsumsinya, lengkap dengan nomor sertifikat dan masa berlakunya.

Dalam momen hari jadi MUI ke 28 dan menyambut hari jadi LPPOM MUI ke 25, lembaga ini terus berusaha mengembangkan diri dan menunjukkan komitmen pelayanan. "Upaya yang dilakukan merupakan komitmen kami untuk terus meningkatkan profesionalitas layanan bagi umat," ujar Wakil Direktur LPPOM MUI Bidang Sertifikasi, Ir. Muti Arintawati, M.Si.

Selain itu, LPPOM MUI juga sedang mempersiapkan diri untuk memproses Sertifikat ISO 9000. Sertifikat ini menitikberatkan pada standar kualitas manajemen untuk lembaga pemeriksa atau pelaksana sertifikasi. Diharapkan, sertifikasi ini bisa menjadi ajang pembuktian diri LPPOM MUI dalam melayani masyarakat.

"Dengan sertifikat ISO 9000 ini kita membuktikan diri, bisa melakukan proses sertifikasi halal dengan transparan, akuntabel, tidak dipengaruhi oleh kekuasaan, sehingga tidak ada penyalahgunaan wewenang kekuasaan dan penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan," jelas Lukmanul.